Postingan blog

Tragedi Banjir di Sumatra Soroti Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Peran Negara

Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra kembali menjadi pengingat serius akan rapuhnya tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Peristiwa yang menelan korban jiwa, merusak ribuan rumah, serta melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat ini tidak semata dipicu oleh curah hujan ekstrem, tetapi juga berkaitan erat dengan kebijakan pengelolaan lingkungan, energi, dan pertambangan yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Dalam konteks ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran strategis. Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sektor pertambangan, energi, dan sumber daya mineral, Kementerian ESDM dituntut memastikan bahwa setiap aktivitas eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan memperhatikan daya dukung lingkungan. Kawasan hulu sungai yang mengalami alih fungsi lahan akibat aktivitas pertambangan dan energi kerap disebut sebagai salah satu faktor yang memperparah risiko banjir.

Menteri ESDM menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperkuat pengawasan terhadap izin usaha pertambangan dan kegiatan energi, khususnya di wilayah rawan bencana. Evaluasi terhadap kepatuhan perusahaan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta reklamasi pascatambang menjadi agenda penting yang terus didorong agar kerusakan lingkungan tidak berujung pada bencana ekologis yang merugikan masyarakat.

Selain aspek pengawasan, Kementerian ESDM juga mendorong integrasi kebijakan energi dan lingkungan dengan upaya mitigasi bencana. Pengembangan energi terbarukan berbasis wilayah, pemetaan risiko geologi dan hidrologi, serta sinergi dengan pemerintah daerah menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi dampak bencana hidrometeorologi, termasuk banjir.

Tragedi banjir di Sumatra ini menjadi momentum refleksi bagi pemerintah untuk menegaskan kembali kehadiran negara dalam melindungi rakyat. Penanganan darurat dan bantuan kemanusiaan memang penting, namun langkah preventif melalui kebijakan yang tegas, pengawasan yang konsisten, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan jauh lebih menentukan keberlanjutan keselamatan masyarakat.

Ke depan, publik menaruh harapan agar pemerintah, termasuk Kementerian ESDM, tidak hanya bertindak reaktif setelah bencana terjadi, tetapi juga proaktif dalam memastikan bahwa pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan dan keselamatan manusia. Banjir di Sumatra bukan sekadar tragedi alam, melainkan peringatan keras akan pentingnya kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan dan keadilan ekologis.